Anda di sini
Beranda > Berita > Proses Pembentukan RUU Sisdiknas Abaikan Praktisi Pendidikan Nonformal-Informal, PHI dan Koalisi Surati Kemdikbudristek

Proses Pembentukan RUU Sisdiknas Abaikan Praktisi Pendidikan Nonformal-Informal, PHI dan Koalisi Surati Kemdikbudristek

Jakarta, phi.or.id – Hari Jumat (25/2) siang, Koordinator Simpul PHI DKI Jakarta Rahdian Saepuloh mewakili Koalisi Praktisi Pendidikan Masyarakat dan Sekolahrumah menyerahkan surat terbuka kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) di kompleks perkantoran Kemdikbudristek RI, Jakarta.

Surat itu berisi keberatan Koalisi karena praktisi pendidikan nonformal dan informal telah diabaikan dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), serta permintaan segera dilibatkannya para praktisi tersebut secara bermakna dalam setiap tahap pembentukan RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya, sebelum draf RUU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Bukan Pemangku Kepentingan Utama?

Rencana revisi terhadap UU Sisdiknas telah dilontarkan Pemerintah sejak tahun 2020, tetapi para praktisi pendidikan nonformal dan informal tidak mendapat kabar tentang prosesnya. Baru pada tanggal 16 Februari 2022, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kemdikbudristek memaparkan bahwa sudah dilakukan diskusi terpumpun/uji publik sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas draf RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya, yakni pada tanggal 25 Januari 2022, serta tanggal 8, 10, dan 14 Februari 2022.

Yang mengecewakan adalah dalam dokumen dengar pendapat tersebut, saat membicarakan pemangku kepentingan utama dalam uji publik draf RUU Sisdiknas, Kemdikbudristek hanya menyebut organisasi masyarakat dan keagamaan, organisasi profesi, akademisi pakar hukum dan pakar pendidikan, pemerintah daerah, organisasi keilmuan, dan perguruan tinggi.

Sama sekali tidak terlihat representasi praktisi pendidikan masyarakat dan sekolahrumah, yakni pelaku/penyelenggara pendidikan nonformal dan informal, dalam daftar undangan penguji publik dan/atau penilai atau pemberi masukan untuk draf RUU Sisdiknas di dokumen rapat dengar pendapat tersebut.

Kesetaraan: Norma vs. Realita

Dalam UU Sisdiknas yang berlaku sekarang sudah tercantum ketentuan-ketentuan yang, meskipun belum seluruhnya sesuai dengan aspirasi para praktisi pendidikan nonformal dan informal, mengamanatkan agar jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal serta hasil pendidikannya diperlakukan sama dan setara, antara lain sebagai berikut.

  • Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.”
  • Penjelasan pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.”
  • Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.”
  • Pasal 26 ayat (6) yang berbunyi: “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.”
  • Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Hasil pendidikan [informal] diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.”

Namun, kenyataannya selama ini, pemerintah cenderung mencurahkan perhatian dan sumberdaya pada pendidikan formal dan belum banyak memperhatikan jalur pendidikan nonformal dan informal. Anak-anak kami masih sering mengalami diskriminasi dalam pembuatan kebijakan dan/atau sikap aparat/pejabat. Misalnya:

  • pemegang ijazah paket C tidak bisa mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) ke Fakultas Kedokteran;
  • di tahun 2022 ini, pemegang ijazah paket C tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
  • pemegang ijazah paket A, B, atau C tidak bisa mendaftar ke Akademi Kepolisian;
  • warga belajar pendidikan nonformal dan anak-anak sekolahrumah, karena tidak terdaftar di sekolah/pendidikan formal, tidak bisa mendapatkan beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan setelah orangtuanya meninggal karena kecelakaan kerja;
  • tidak adanya jalur prestasi/undangan dari perguruan tinggi negeri untuk warga belajar lembaga pendidikan nonformal;
  • tidak adanya fleksibilitas format laporan hasil pembelajaran warga belajar pendidikan nonformal atau sekolahrumah yang sesuai dengan proses belajar yang dijalani anak;
  • berlakunya berbagai peraturan teknis yang tidak sesuai dengan hakikat pendidikan nonformal dan informal.

Isu Kesetaraan di RUU Sisdiknas: Makin Mundur?

Kemdikbudristek di laman media sosialnya mengklaim bahwa sejak awal penyusunan RUU Sisdiknas “telah merangkul berbagai pihak sebagai bagian keterlibatan publik”. Jika demikian patut dipertanyakan, mengapa tidak ada upaya untuk merangkul juga para praktisi pendidikan nonformal dan informal?

Saat ini di masyarakat beredar draf RUU Sisdiknas secara tidak resmi, karena sampai surat terbuka ini ditulis, Pemerintah/Kemendikbudristek tidak menyediakan naskah RUU Sisdiknas maupun naskah akademiknya. Sekalipun Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek Anindito Aditomo menyatakan bahwa draf yang beredar itu belum final, tetapi dari draf yang belum final itu pun terlihat kesan bahwa jalur pendidikan nonformal dan informal bukannya semakin dihargai agar setara dengan pendidikan formal, justru semakin dipangkas ruang keberadaannya dan hak-hak peserta didiknya.

Sejumlah kemunduran aturan bagi jalur pendidikan nonformal dan informal dalam draf tak final RUU Sisdiknas itu antara lain:

  • tidak ada lagi pasal yang menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, dan dengan demikian tidak ada lagi penjelasan tentang fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system);
  • diubahnya term “pendidikan informal” menjadi “pembelajaran informal”, dibedakan dari jalur pendidikan formal dan nonformal, ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap anak-anak pesekolahrumah;
  • masih disebutnya pendidikan nonformal sebagai “pelengkap” atau “pengganti” pendidikan formal, yang menunjukkan ketidaksetaraan pendidikan nonformal dengan sekolah, yang berarti belum diatasinya kelemahan paradigma UU Sisdiknas sekarang;
  • lenyapnya klausul tentang penyetaraan hasil pendidikan informal dengan pendidikan formal dan nonformal yang saat ini diatur Pasal 27 ayat (2) UU Sisdiknas.

Betulkah Masih Ada Banyak Waktu?

Koalisi juga mempertanyakan pernyataan Kemdikbudristek bahwa tahap pembuatan RUU Sisdiknas saat ini masih di tahap perencanaan, belum di tahap penyusunan. Di laman DPR RI dan Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI, perencanaan adalah tahap ketika judul RUU dan garis besar materinya dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional, sementara tahap penyusunan adalah ketika pengusul RUU sudah mulai membuat naskahnya, baik draf RUU maupun naskah akademiknya.

Fakta dalam dengar pendapat bahwa sudah ada uji publik serta adanya draf tak final RUU Sisdiknas yang beredar menunjukkan bahwa proses penyusunan telah dimulai. Ini berarti semakin mendesak bagi Kemdikbudristek untuk segera melibatkan partisipasi praktisi pendidikan nonformal dan informal dalam perumusan pasal-pasal RUU Sisdiknas. “Tentu Kemdikbudristek tidak berencana meminta masukan kami setelah RUU Sisdiknas diajukan dan dibahas di DPR, bukan?” tanya juru bicara Koalisi, Ellen Nugroho.

Ajakan Berpartisipasi Tanpa Akses Informasi

Kepala BSKAP Kemdikbudristek melalui media sosial Kemendikbudristek dan berbagai media massa mengundang masukan/pendapat/saran yang konstruktif dari seluruh masyarakat untuk menyempurnakan naskah akademik dan RUU. Namun, hal itu sulit dilakukan karena sampai surat terbuka ditulis, Kemendikbudristek masih menutup akses publik untuk mendapatkan draf RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya.

Ini bertentangan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberi masukan di tiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Partisipasi yang Bermakna

Koalisi berharap bahwa Pemerintah tidak mengulangi kekeliruan dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja yang tidak memberi ruang untuk partisipasi masyarakat yang bermakna, sehingga melahirkan perselisihan publik dan hukum berkepanjangan. Sesuai Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja halaman 393, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, terutama untuk kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap RUU yang sedang dibahas, harus setidaknya memenuhi tiga prasyarat:

  • hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard)
  • hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered)
  • hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained)

Membaca keluhan sebagian peserta uji publik di tahap-tahap terdahulu, antara lain waktu membaca naskah yang terbatas, durasi sesi uji publik yang singkat, dan kesempatan memberi masukan yang minim, Koalisi meminta Pemerintah/Kemdikbudristek akan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk para praktisi pendidikan nonformal dan informal, dengan lebih bermakna, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi syarat administratif.

Permintaan Koalisi pada Kemdikbudristek

Di penghujung surat terbuka itu, Koalisi Praktisi Pendidikan Masyarakat dan Sekolahrumah menyatakan sikap sebagai berikut.

  1. Meminta Kemdikbudristek menempatkan para praktisi pendidikan nonformal dan informal sebagai pemangku kepentingan utama, yang setara dengan pemangku kepentingan utama lain yang telah disebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI tanggal 16 Februari 2022.
  2. Meminta Kemdikbudristek segera melibatkan partisipasi yang bermakna dari para praktisi pendidikan nonformal dan informal dalam semua tahap pembentukan RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya.
  3. Meminta Kemdikbudristek bersikap terbuka dalam proses pembentukan RUU Sisdiknas dan segera mempermudah akses bagi semua elemen masyarakat yang merasa berkepentingan terhadap RUU Sisdiknas untuk mendapatkan draf dan naskah akademiknya.
  4. Meminta Kemdikbudristek menunda pengajuan dan/atau pembahasan RUU Sisdiknas sebagai RUU Prioritas di Prolegnas 2022 sebelum para praktisi pendidikan nonformal dan informal mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam tahap-tahap penyusunan RUU Sisdiknas.

====

Koalisi Praktisi Pendidikan Masyarakat dan Sekolahrumah terdiri dari:

  1. Perkumpulan Homeschooler Indonesia
  2. Rumah Inspirasi
  3. Sanggar Anak Akar
  4. Sanggar Anak Alam (SALAM) (Yogyakarta)
  5. Sokola Institute
  6. Sekolah Alam Wangsakerta (Cirebon)
  7. Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena)
  8. Erudio Indonesia
  9. Charlotte Mason Indonesia
  10. PKBM EduHouse (Semarang)
  11. PKBM Piwulang Becik (Salatiga)
  12. PKBM Generasi Mandiri (Balikpapan)
  13. PKBM Homeschooling HSPG
  14. Klub Oase (Jakarta)
  15. Komunitas Belajar Bersama (Jakarta)
  16. Komunitas Silih Asah Bogor
  17. Kelompok Bermain dan Belajar Depok (Kerlap)
  18. Komunitas Keluarga Pembelajar Mandiri Bogor
  19. Komunitas Mitra Inigo HS Tangerang
  20. Komunitas Teens Power Squad (Tangerang)
  21. Komunitas Pijar (Tangerang Selatan)
  22. Komunitas Omah Sindo (Bekasi)
  23. Komunitas Homeschooling Pewaris Bangsa (Bandung)
  24. Keluarga Besar Homeschooler Semarang
  25. Komunitas Homeschooling Pendopo (Yogyakarta)
  26. Komunitas Pendidikan Rumah Mandiri (Yogyakarta)
  27. Komunitas Seduluran Homeschooling Surabaya
  28. Komunitas Sahabat Bermain (Surabaya)
  29. Komunitas Pembelajar Mandiri (Pemberi) (Malang)
  30. Komunitas Bali Homeschoolers
  31. Komunitas Bale Ndraono (Nias Selatan)
  32. Nuruddin Amin (Pondok Pesantren Hasyim Asyari Bangsri Jepara)
  33. Listia (Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius – Pappirus)
  34. Anastasia Rima Hendrarini (Sekolahrumah Mama Radel)
  35. Charles Samuel Albert (PKBM Malachi 456)
  36. Enik Maslahah (Yayasan Rahim Bumi, Kalimantan Selatan)
  37. Titi Fatiha (PC Fatayat Kota Yogyakarta)
  38. Imam Baehaqi (Koordinator P3MD Rembang, Kementrian Desa PDTT)
  39. Khotim (pendamping komunitas dan TBM Kandank Ilmu, Diniyah Syifaul Qulub, ketua PW Fatayat NU DIY)
  40. Rindang Farihah (Pusat Studi Gender Universitas Nadhlatul Ulama Yogyakarta)
  41. Mustagfiroh Rahayu (Pesantren Aswaja Nusantara, dosen Fisipol UGM)
  42. Deasy Puspawati (Komunitas Schole Fitrah Bandung)
  43. Najib Azca (pengurus PBNU, dosen Fisipol UGM)
  44. Kinanti Hardinar (Tiga Gunung Home Education & Adventure, Gianyar)

====

Unduh surat terbuka Koalisi di sini.

Leave a Reply

Top