Jakarta, phi.or.id – Sejak akhir minggu ketiga Februari 2022 ini, Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) berturut-turut mengajukan surat resmi permintaan salinan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan naskah akademik yang melandasinya.

Surat pertama diajukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian) selaku inisiator RUU Sisdiknas, pada hari Jumat (18/2). Surat kedua diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR) yang telah memasukkan RUU ini ke dalam Program Legislasi Nasional 2022 (Prolegnas), hari Rabu (23/2).

PHI mengirimkan tembusan Surat-surat ini ke Komisi Informasi Publik Republik Indonesia (KIP), juga pada hari Rabu (23/2). Surat diajukan atas nama Koordinator Nasional PHI Ellen Nugroho, dan diantarkan ke lembaga-lembaga tersebut oleh Koordinator Simpul PHI Provinsi DKI Jakarta Rahdian Saepuloh.

Belum ada Draf Resmi

Surat-surat di atas diajukan untuk menyikapi perkembangan situasi. Seperti telah diketahui, kabar inisiasi revisi UU Sisdiknas oleh Kementerian telah terdengar sejak awal tahun 2020, tapi publik tidak mendengar kabar lebih lanjut tentang prosesnya.

Baru pertengahan Februari 2022 ini, PHI mengetahui bahwa telah beredar draf RUU Sisdiknas secara “bawah tangan” di aplikasi percakapan. Dari informasi yang dikumpulkan PHI, proses penyusunan RUU Sisdiknas terkesan tertutup dan tergesa-gesa. Cukup mengherankan ketika ada kabar bahwa pihak Kementerian melakukan uji publik yang sangat tertutup, terbatas, dan terkesan dirahasiakan – tidak selaras dengan istilah “publik” dalam kata “uji publik”.

Saat mengkaji draf RUU Sisdiknas yang beredar, PHI dan para homeschooler senior mensinyalir adanya potensi homeschooler akan dirugikan dalam formulasi kebijakan baru tersebut. Misalnya, dengan penggantian istilah “pendidikan informal” menjadi “pembelajaran informal”, yang dibedakan dari pendidikan formal dan nonformal. Klausul tentang penyetaraan hasil pendidikan informal, yang tercantum di UU Sisdiknas saat ini, juga hilang di draf RUU Sisdiknas yang baru.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada upaya Kementerian untuk meminta masukan atau mendengar aspirasi dari para pesekolahrumah selaku praktisi pendidikan informal. Karena RUU Sisdiknas akan berdampak besar pada nasib anak-anak homechooler se-Indonesia, alih-alih menunggu, keluarga homeschooler perlu secara aktif berupaya memberi masukan dalam penyusunannya.

Problemnya, menilai atau memberi masukan pada draf RUU Sisdiknas yang beredar juga tidak memiliki legal standing, karena Kementerian belum mempublikasikannya secara resmi. Belajar dari kasus pembahasan Omnibus Law, ketika draf RUU hanya beredar di bawah tangan, pihak pembuat kebijakan punya alasan untuk mengelak, berkata bahwa versi draf yang diprotes oleh publik bukan naskah resmi.

Meminta Keterbukaan Informasi Publik

Setelah mempertimbangkan semua kondisi ini, PHI memutuskan melakukan langkah pengajuan surat resmi meminta salinan draf RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Pengajuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa draf RUU Sisdiknas dan naskah akademik ini adalah informasi publik.

Selaku pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan terkena dampak apabila RUU tersebut diundangkan, homeschooler berhak membaca, menilai, dan memberi masukan terhadap naskahnya. Oleh karena itu, menggunakan hak dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, PHI mengajukan surat kepada Kementerian dan DPR.

Sesuai ketentuan UU 14/2008, pihak Kementerian dan DPR diwajibkan menjawab permintaan draf RUU Sisdiknas dan naskah akademik ini dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari PHI. Bersama kita nantikan seperti apa isi jawabannya.