Solo, phi.or.id – Masyarakat butuh informasi yang lengkap dan berimbang tentang homeschooling, baik tentang konsep maupun teknis pelaksanaannya. Keluarga homeschooler juga perlu bisa menjelaskan landasan hukum dari praktik pendidikan mereka. Demikian beberapa poin yang muncul dalam audiensi tim Perkumpulan Homeschooler Indonesia dengan pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Surakarta pada hari Selasa (11/2) pagi lalu.

Bincang-bincang hari itu dihadiri oleh Kepala LPP RRI Surakarta Sjahbahna Bahdar, M.Si, Kepala Seksi Siaran RRI Surakarta Tri Sejati, SE, dan Kepala Sub BagianTata Usaha Basuki Rohmad, SE. Sementara, PHI diwakili oleh anggota Tim Inti PHI Noor Aini Prasetyawati, koordinator simpul PHI Kota Solo Rina Megawati, dan koordinator simpul PHI Kabupaten Klaten Risca Ayu Maranita.

Mula-mula pihak RRI Surakarta menyimak paparan Noor Aini tentang esensi homeschooling sebagai salah satu opsi pendidikan yang legal dipilih masyarakat. “Tidak semua anak cocok belajar di sekolah formal, jadi homeschooling bisa jadi model pendidikan alternatif,” kata perempuan yang akrab dipanggil Iin ini.

Lebih lanjut tim PHI menceritakan riwayat praktik homeschooling sebagai pendidikan berbasis keluarga. “Homeschooling itu fleksibel. Tiap keluarga leluasa memilih metode dan kurikulum yang paling sesuai visi-misi keluarga, sesuai kebutuhan dan kondisi anak,” papar Rina. “Sayangnya, saat ini ada kerancuan pemahaman dan praktik di tengah masyarakat. Banyak orang berpikir homeschooling itu sebatas memindahkan anak dari sekolah formal ke lembaga pendidikan nonformal yang berlabel homeschooling,” tambah Iin.

Sjahbahna menanyakan gambaran praktik homeschooling di keluarga masing-masing anggota tim PHI. Risca menceritakan visi keluarganya yang ingin menyiapkan anak jadi pebisnis yang baik. Rina membagikan proses belajar anak-anaknya yang berbasis metode Waldorf, dengan seni sebagai instrumen belajar apa pun. Iin menceritakan metode Charlotte Mason yang dipilihnya, belajar memakai buku-buku berkualitas dan kedekatan dengan alam. Tim PHI juga menceritakan praktik sejumlah keluarga homeschooler lain. “Ada yang memilih homeschooling karena orangtua sering pindah-pindah karena penempatan kerja, supaya anaknya tidak repot pindah-pindah sekolah,” terang Iin.

 “Apakah anak yang homeschooling nanti akan tetap dapat ijazah? Jika ya, darimana?” tanya Tri Sejati. Tim PHI lalu memberi gambaran mekanisme ujian kesetaraan yang bisa ditempuh oleh anak homeschooler. “PHI sendiri mendorong anak homeschooler untuk mendaftar ke PKBM agar tetap tercatat sebagai siswa, bukan anak putus sekolah,” tambah Iin.

Suasana obrolan menjadi lebih cair ketika Roetji Noor Soepono (9), seorang anak homeschooler, ikut angkat bicara. Roetji berseloroh bahwa selama ini homeschooling dianggap pilihan pendidikannya atlit, selebritis, anak berkebutuhan khusus atau jenius. “Padahal sebenarnya, siapa saja bisa melakukan homeschooling, asalkan anaknya dan keluarganya cocok dengan homeschooling,” ujar anak yang sangat meminati sains ini.

“Bagaimana kalau keluarganya tidak bisa mendampingi belajar karena harus bekerja? Atau ayah-ibunya merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup? Berarti mereka harus menyekolahkan anak, bukan?” tanya Sjahbahna. Iin menyetujui pendapat tersebut dan menegaskan bahwa seperti halnya sekolah, homeschooling sama-sama pilihan, bukan kewajiban. “Tidak semua keluarga harus homeschooling. Yang penting keluarga Indonesia tahu mereka punya lebih dari satu pilihan jalur untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan,” tanggapnya.

Sjahbahna berpendapat bahwa informasi tentang homeschooling dari PHI ini adalah hal yang baru dan penting untuk disampaikan ke masyarakat. “Kami nanti akan baca lagi aturan-aturan dari pemerintah sebetulnya bagaimana soal homeschooling ini. Kapan-kapan kami akan undang dinas pendidikan untuk memberi wawasan, supaya nanti masyarakat bisa memilih sendiri pendidikan yang paling tepat buat mereka,” katanya di akhir audiensi.