Anda di sini
Beranda > Berita > PHI Usulkan Perbaikan Kebijakan tentang Homeschooling di FGD PPIM UIN

PHI Usulkan Perbaikan Kebijakan tentang Homeschooling di FGD PPIM UIN

Oleh: Annette Ellen

Jakarta, phi.or.id – Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) memenuhi undangan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (PPIM UIN) untuk hadir sebagai salah satu narasumber focus group discussion (FGD) bertema “Peningkatan Kapasitas dan Mutu Homeschooling dengan Penguatan Kebijakan” pada hari Senin (13/1) lalu di Hotel Aryaduta, Jakarta. 

Diskusi terbatas ini merupakan tindak lanjut dari rilis rilset PPIM UIN pada akhir November 2019 lalu yang bertema “Radikalisme dan Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan”. Riset ini ringkasnya menemukan bahwa sejumlah komunitas atau lembaga berlabel homeschooling dinilai rentan disusupi radikalisme, khususnya mereka yang menganut paham agama eksklusif.

Terkait dengan kesimpulan dalam studi tersebut, yaitu adanya risiko penyebaran ideologi ekstrem intoleran lewat homeschooling, diskusi ini digagas PPIM UIN agar para pemangku kepentingan (stakeholders) bersama urun pendapat untuk mengantisipasinya. Diskusi berniat mendiskusikan usulan-usulan peningkatan kapasitas dan mutu homeschooling sebagai salah satu metode pendidikan alternatif yang mulai banyak diterapkan di masyarakat.

Turut hadir dalam diskusi tersebut antara lain Direktur Riset PPIM UIN Didin Syafruddin, koordinator penelitian Arif Subhan, tim peneliti yang terdiri dari beberapa dosen dan mahasiswa, Kepala Seksi (Unsur Pelaksana Teknis) Pendidikan Kesetaraan Kemendikbud Subi Sudarto, Sekretaris Jendral Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) Anastasia Rima Hendrarini. PHI sendiri diwakili oleh anggota Tim Inti Annette Ellen.

Pada kesempatan ini kembali PHI menegaskan sikap yang telah dinyatakan dalam konferensi pers pada 3 Desember 2019 lalu. Tentang rilis riset PPIM UIN, PHI menolak stigmatisasi terhadap homeschooling, apalagi kalau yang dimaksud homeschooling adalah lembaga atau komunitas berlabel homeschooling, bukan homeschooler yang sebenarnya. Riset pun telah membuktikan bahwa penyebaran radikalisme maupun intoleransi bisa masuk lewat jalur mana saja.

“Sama seperti kita tidak mengatakan bahwa sekolah formal itu berpotensi menyuburkan radikalisme, misalnya kita juga tidak bisa mengatakan pesantren itu berpotensi menyebarkan radikalisme. Berarti sama juga menurut kami jangan disebutkan juga bahwa homescholling itu berpotensi menyebarkan radikalisme. Jadi bukan homeschooling-nya, yang menjadi kambing hitam, bahwa radikalisasi itu bisa memakai beragam jalan atau cara, jadi menyalahgunakan atau memanfaatkan pluang di masing-masing jalur pendidikan untuk memasukkan paham radikalisme,” Annette mengulangi poin konferensi pers PHI.

Dalam diskusi ini, PHI berpendapat dan mengusulkan: 

1. Pemerintah mempelajari dengan seksama sejarah homeschooling dan menyadari adanya definisi yang keliru mengenai kategorisasi homeschooling menjadi sekolahrumah tunggal, majemuk, komunitas. Kekeliruan ini mendasari tumbuh suburnya lembaga yang mengatasnamakan homechooling dan meraih keuntungan dari masyarakat yang belum paham betul apa itu homeschooling. PHI mendesak pemerintah untuk menertibkan lembaga apa saja (sekolah, lembaga kursus, lembaga bimbingan belajar, PKBM, dsb) yang menamai diri homeschooling, agar masyarakat dengan terang memahami pilihan homeschooling beserta kewajiban dan hak yang menyertainya.

2. Pemerintah menerapkan kesetaraan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal sebagaimana yang tertuang dalam UU Sisdiknas ke dalam rangkaian peraturan pendukung yang harus disosialisasikan dengan baik dari jajaran pusat hingga ke daerah agar tidak terjadi simpang siur dan rancu pemahaman mengenai keberadaan homeschoolers. Sosialisasi perundangan terkait homeschooling masih jauh dari tuntas dan tenaga di lapangan sebagian besar tidak paham apa itu jalur pendidikan informal sehingga seringkali ditemukan perbenturan peraturan yang membingungkan homeschoolers. Hingga saat ini masih didapati beberapa kasus diskriminasi terkait kesetaraan dalam hal penerimaan homeschooler di perguruan tinggi negeri maupun swasta, system multi entry multi exit yang ternyata dipersulit dilapangan, dan diskriminasi lainnya terhadap anak pesekolahrumah (seperti kesulitan mendaftar di perpustakan pemerintah, membuka rekening bank, mendapatkan harga khusus pelajar untuk transportasi umum, diskualifikasi dari keikutsertaan kompetisi pelajar, dsb.)

3. Pemerintah idealnya membuatkan mekanisme evaluasi tersendiri untuk anak praktisi pendidikan informal sesuai karakteristiknya yang berbeda dari dan tidak perlu menginduk pada pendidikan formal dan nonformal. Model pembelajaran homeschooler yang memang berbeda butuh uji kompetensi dan evaluasi kualitatif. Kalaupun itu belum dimungkinkan, minimal pemerintah mendirikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di setiap tingkat kabupaten kota dengan harga yang wajar dan terjangkau dan fasilitas memadai untuk mewadahi homeschoolers yang membutuhkan ijazah kesetaraan.

4. Pemerintah membuat mekanisme pendataan yang mudah diakses para homeschooler dan tersinergi dengan baik sehingga dinas setempat dapat melacak jika ada anak usia sekolah yang belum terdata. Terkait hal ini PHI selalu melakukan edukasi pentingnya melaporkan diri sebagai pelaku homeschooling ke dinas setempat agar tidak dihitung sebagai anak tidak sekolah. PHI juga mendorong anggotanya untuk terdaftar di PKBM yang homeschooler-friendly, sehingga data anak-anak mereka ada di Dapodik, dengan tetap pada prinsip bahwa ujian kesetaraan itu hak, bukan kewajiban. PHI juga siap membantu pemerintah dalam melakukan pendataan.

5. Pemerintah harus selalu mengikutsertakan para praktisi homeschooling yang sebetulnya sebagai pihak utama yang akan terdampak dalam proses penyusunan regulasi. Dengan demikian, pemerintah akan mendapat masukan yang akurat tentang aspirasi dan situasi di lapangan yang dihadapi para praktisi. Kebijakan yang akan disusun pun menjadi tepat sasaran, menciptakan mekanisme yang tertib dan memudahkan pemerintah memantau kemajuan anak-anak homeschooler tanpa mengurangi kemerdekaan belajar mereka. Kebijakan ini selanjutnya perlu disosialisasikan dan diterapkan secara terencana dari pusat hingga daerah. Para pelaku homeschooling harus dipandang sebagai mitra pemerintah dalam mendidik anak-anak Indonesia. Sejatinya pendidikan informal membawa semangat kemandirian masyarakat dan minim intervensi pemerintah dengan karakter fleksibikitasnya yang tinggi.

6. Dengan memiliki mekanisme pendataan dan evaluasi yang tepat, pemerintah akan bisa memantau kesesuaian visi praktisi homeschooler dengan visi besar NKRI, misalnya soal kesetiaan pada ideologi Pancasila, pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai kewarganegaraan yang dijunjung di negeri ini. Pemerintah dapat menciptakan prosedur tilikan, survei, atau sensus seperti yang dilakukan pemerintah negara lain pada warganya yang homeschooling. PHI sendiri lewat sejak semula menetapkan Pancasila dan bhinneka tunggal ika sebagai asas organisasi; menerima asas itu menjadi syarat bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota PHI.

7. Karena radikalisme dapat merasuk ke dalam sendi kehidupan berbangsa lewat semua jalur pendidikan, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak riset (misalnya masuknya intoleransi dan kebencian pada yang berbeda lewat sekolah, pesantren, buku pelajaran, dsb), Pemerintah sendiri harus punya visi yang jelas tentang Indonesia yang bersatu dalam keragaman dan punya ketegasan membuat serta menegakkan aturan untuk melindungi keberagaman.

Sepanjang diskusi berlangsung diraih kesepahaman bahwa homeschooling sebagai model pendidikan informal sedang menjadi daya tarik di masyarakat. Homeschooling adalah alternatif pembelajaran yang fleksibel, kaya inovasi, dapat terkostumisasi, fokus pada minat dan bakat anak juga menitikberatkan pada perkembangan kecerdasan emosi, spiritual dan  karakter. Homeschooling menawarkan peluang pendidikan karakter dan pelatihan kompetensi yang lebih leluasa dibanding pendidikan formal yang relatif masih menekankan aspek akademis.

Diakui bahwa selama dasawarsa terakhir, anak-anak yang menempuh pendidikan berbasis keluarga terlihat memiliki performa yang baik di tingkat universitas, dalam ajang kompetisi, maupun kolaborasi. Para peserta diskusi sepakat bahwa homeschooling berpotensi untuk berkontribusi positif untuk bangsa dan negara dan proses pendidikan nasional sehingga seyogyanya mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Di sisi lain, mengingat bahwa sikap intoleransi dan kebencian pada yang berbeda bisa disebarkan di semua jalur pendidikan, termasuk sekolah formal dan pesantren,  PHI tetap mendesak agar stigma bahwa homeschooling rentan terhadap penyebaran radikalisme haruslah dikoreksi.

Leave a Reply

Top