Anda di sini
Beranda > Berita > Audiensi Kedua dengan PHI, Dirjen PAUD Dikmas Tanggapi Berbagai Problem Homeschooler

Audiensi Kedua dengan PHI, Dirjen PAUD Dikmas Tanggapi Berbagai Problem Homeschooler

Jakarta, phi.or.id – Selepas jam makan siang di hari Selasa (4/9) lalu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD-Dikmas) Harris Iskandar menerima tim Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) di kantornya. Ia didampingi oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Abdul Kahar.

Dalam audiensi yang berlangsung 1,5 jam tersebut ada sejumlah poin yang perlu dicatat oleh para keluarga homeschooler. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya Pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk homeschooler selaku praktisi pendidikan informal. “Fokusnya di anak, mau yang mendidik guru atau orangtua, yang penting anak berkembang full potential. Kalau memang dididik orangtua sendiri anak menjadi lebih baik, kenapa tidak?” tegas Harris.

Yang kedua, meskipun bebas, homeschooler harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada jika ingin mendapat ijazah dan pengakuan pemerintah.  Menurut Harris, selama tidak butuh pengakuan pemerintah, maka proses pendidikan itu masuk ranah informal. “Jadi prosesnya mau seperti apa, pemerintah tidak ikut campur. Pemerintah hanya mengatur yang terstruktur dan berjenjang, yakni jalur pendidikan formal dan nonformal. Kalau anak butuh ijazah dan pengakuan pemerintah, berarti harus mengikuti aturan jalur formal atau nonformal itu.”

Berangkat dari sikap tersebut, Pemerintah akan mengevaluasi dan merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. “Tidak perlu ada pembedaan sekolahrumah tunggal, majemuk, atau komunitas, itu membingungkan. Jadi nanti prosesnya mau jungkir balik seperti apa silakan saja, asal standar yang ditetapkan pemerintah dicapai, kami akan akui,” lanjut Harris.

Yang ketiga, Pemerintah mengupayakan pendidikan nonformal semakin fleksibel dan berkualitas. Harris menceritakan bahwa dalam waktu dekat akan diluncurkan pembelajaran berbasis modul daring. “Setiap kelas itu nanti ada sejumlah modul, bisa diakses lewat internet, dan anak bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Jadi bisa saja anak matematikanya di kelas 10, bahasa Indonesianya di kelas 12. Pembelajarannya diindividualisasi, mandiri, dan berbasis kompetensi.”

Pembelajaran moduler ini membuat anak tidak lagi terikat harus seperti yang lain. “Anak yang belum bisa tidak perlu merasa ketinggalan, anak yang sudah bisa tidak perlu merasa bosan,” kata Harris. Pendekatan daring juga membuat siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tidak harus tatap muka secara fisik di PKBM seperti cara konvensional. Selain itu, juga dimungkinkan adanya akselerasi. Konsekuensinya, Pemerintah akan meninjau kembali aturan yang berlaku sekarang bahwa antar ujian paket harus berjarak 3 tahun. “Ibaratnya sekarang ini bukan homeschooling yang harus menyesuaikan diri dengan pendidikan nonformal, tapi nonformal yang menyesuaikan diri jadi seperti homeschooling,” selorohnya.

Terakhir, ketika PHI menyinggung soal pemegang ijazah paket C IPA untuk mendaftar seleksi masuk perguruan tinggi negeri, Harris menanggapi bahwa pihak Kemdikbud juga sudah memprotesnya. “Itu yang bikin kebijakan dari Konsili Kedokteran Indonesia, padahal harusnya ranah pendidikan itu ranah kami.” Harris setuju bahwa demi asas keadilan, harusnya pemegang ijazah paket C bisa ikut seleksi perguruan tinggi. Dia menyarankan PHI melapor ke Presiden sebagai pihak yang melantik KKI atau ke Ombudsman.

Hadir mewakili PHI dalam audiensi ini: Koordinator Nasional PHI Ellen Nugroho, anggota tim inti PHI Annete Mau, koordinator simpul PHI Jakarta Pusat Mulyawan Adi, koordinator simpul PHI Kota Bogor Ety Prasetyaningsih, dan koordinator simpul PHI Jakarta Selatan Rahdian Saepuloh.

Leave a Reply

Top