Anda di sini
Beranda > Berita > Audiensi Kedua dengan PHI, Dirjen PAUD-Dikmas Tanggapi Berbagai Problem Homeschooler

Audiensi Kedua dengan PHI, Dirjen PAUD-Dikmas Tanggapi Berbagai Problem Homeschooler

Jakarta, phi.or.id – Selepas jam makan siang di hari Selasa (4/9) lalu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD-Dikmas) Harris Iskandar menerima tim Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) di kantornya. Ia didampingi oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Abdul Kahar.

Mewakili PHI hadir koordinator nasional PHI Ellen Nugroho, anggota tim inti PHI Annette Mau, koordinator simpul PHI Jakarta Pusat Mulyawan Adi, koordinator simpul PHI Jakarta Selatan Rahdian Saepuloh, dan koordinator simpul PHI Kota Bogor Ety Prasetyaningsih.

***

Dalam audiensi yang berlangsung 1,5 jam tersebut ada sejumlah poin yang perlu dicatat oleh para keluarga homeschooler. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya Pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk homeschooler selaku praktisi pendidikan informal. “Fokusnya di anak, mau yang mendidik guru atau orangtua, yang penting anak berkembang full potential. Kalau memang dididik orangtua sendiri anak menjadi lebih baik, kenapa tidak?” tegas Harris.

Ditjen PAUD-Dikmas telah memantau bahwa homeschooling menjadi pilihan pendidikan yang kian populer saat ini, khususnya di kota-kota besar. Menurut Harris, ada perubahan kesadaran pendidikan di kalangan orangtua saat ini. Mereka mempertanyakan pendidikan itu buat apa? “Kalau anaknya suka voli, maka fokus saja di voli. Kalau suka sepakbola, menekuni sepakbola, itu saja sudah bisa berprestasi,” ia memberi ilustrasi.

***

Namun meskipun bebas, homeschooler harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada jika ingin mendapat ijazah dan pengakuan pemerintah.  Menurut Harris, selama tidak butuh pengakuan pemerintah, maka proses pendidikan itu masuk ranah informal. “Jadi prosesnya mau seperti apa, pemerintah tidak ikut campur. Pemerintah hanya mengatur yang terstruktur dan berjenjang, yakni jalur pendidikan formal dan nonformal. Kalau anak butuh ijazah dan pengakuan pemerintah, berarti harus mengikuti aturan jalur formal atau nonformal itu.”

Tentang poin ini, Koorsim PHI Jakarta Pusat Rahdian mengungkapkan kesulitan homeschooler yang tidak terdaftar di lembaga apa pun untuk mengakses fasilitas publik. PHI memang telah menerima aduan sejumlah homeschooler yang kesulitan mendaftar ke perpustakaan pemerintah, mengikuti lomba antar pelajar, mendapatkan imunisasi, atau membuka rekening bank, karena tidak punya kartu pelajar. Harris mengatakan bahwa solusi yang tersedia adalah homeschooler tersebut mesti bernaung di lembaga pendidikan nonformal untuk mendapat keterangan sebagai pelajar.

***

Penting juga dicatat, Pemerintah terus mengupayakan pendidikan nonformal semakin fleksibel dan berkualitas. Harris menceritakan bahwa dalam waktu dekat akan diluncurkan pembelajaran berbasis modul daring. “Setiap kelas itu nanti ada sejumlah modul, bisa diakses lewat internet, dan anak bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Jadi bisa saja anak matematikanya di kelas 10, bahasa Indonesianya di kelas 12. Pembelajarannya diindividualisasi, mandiri, dan berbasis kompetensi.”

Pembelajaran moduler ini membuat anak tidak lagi terikat harus seperti yang lain. “Anak yang belum bisa tidak perlu merasa ketinggalan, anak yang sudah bisa tidak perlu merasa bosan,” kata Harris. Pendekatan daring juga membuat siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tidak harus tatap muka secara fisik di PKBM seperti cara konvensional. Selain itu, juga dimungkinkan adanya akselerasi. Konsekuensinya, Pemerintah akan meninjau kembali aturan yang berlaku sekarang bahwa antar ujian paket harus berjarak 3 tahun. “Ibaratnya sekarang ini bukan homeschooling yang harus menyesuaikan diri dengan pendidikan nonformal, tapi nonformal yang menyesuaikan diri jadi seperti homeschooling,” selorohnya.

***

Untuk kepentingan para homeschooler yang mengikuti ujian kesetaraan, Ellen menyatakan PHI nantinya akan ikut mengawasi dan memberi masukan tentang kebijakan dan praktik pendidikan nonformal. Harris menyambut baik peran aktif seperti itu. Ketika Ellen menyampaikan adanya keluhan bahwa ijazah kesetaraan lambat diterbitkan, Direktur Bindiktara Abdul Kahar menjawab, ke depannya ijazah kesetaraan tidak akan lagi terlambat. “Dengan sistem Dapodik yang sudah dikunci satu semester sebelumnya, kami sudah bisa menyiapkan blangko ijazah jauh-jauh hari. Tahun ini, ijazah bisa keluar satu bulan lebih cepat daripada jadwalnya,” tutur Kahar.

Ellen juga mengangkat keluhan lain, yakni ditutupnya akses homeschooler pemegang ijazah Paket C IPA untuk mendaftar ke seleksi masuk Fakultas Kedokteran perguruan tinggi negeri. Harris sangat menyesalkan situasi tersebut, “Kami sudah protes kepada KKI (Konsil Kedokteran Indonesia – red.). Menurut kami, seharusnya KKI fokus di ranah praktik, biarkan ranah pendidikan menjadi wewenang kami.” Harris mempersilakan PHI untuk mengajukan protes juga kepada KKI atau melapor ke Ombudsman jika ada kasus seperti itu. “Seharusnya bukan hanya Paket C IPA, tetapi Paket C IPS dan SMK pun diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk ke Fakultas Kedokteran,” tambahnya.

***

Pada kesempatan audiensi ini, PHI secara resmi menyerahkan berkas kertas posisi PHI kepada Dirjen PAUD-Dikmas. Kertas posisi tersebut menyikapi rancangan terakhir perubahan Permendikbud 129/2014. Beberapa poin di dalamnya antara lain: PHI menolak persyaratan gelar S1 bagi orangtua homeschooler, meminta penertiban penggunaan istilah homeschooling sebagai branding lembaga pendidikan nonformal, serta mendorong adanya juklak dan juknis yang memudahkan pemerintah mendata keberadaan homeschooler  tanpa menghilangkan kemerdekaan belajarnya.

Leave a Reply

Top