Anda di sini
Beranda > Berita > Menanggapi Pernyataan Ketua KPAI tentang Pemanfaatan Homeschooling untuk Infiltrasi Radikalisme

Menanggapi Pernyataan Ketua KPAI tentang Pemanfaatan Homeschooling untuk Infiltrasi Radikalisme

Press Release Perkumpulan Homeschooler Indonesia

MENANGGAPI PERNYATAAN KETUA KPAI TENTANG PEMANFAATAN HOMESCHOOLING UNTUK INFILTRASI RADIKALISME

Kita semua terpukul atas terjadinya aksi teror di Surabaya tanggal 13-14 Mei 2018 lalu. Puluhan korban tewas dan luka-luka, termasuk anak-anak kecil yang tidak berdosa. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah karena pelaku teror dewasa melibatkan seluruh anak mereka, mulai dari yang remaja sampai yang masih usia sekolah dasar, dalam bom bunuh diri.

Salah satu fakta yang diangkat oleh pihak kepolisian adalah bahwa keluarga pelaku teror tidak menyekolahkan anak-anaknya dan mengaku kepada orang sekitar bahwa mereka menjalani homeschooling. Di media, terkutip pernyataan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada hari Rabu (16/5) di Surabaya: “Jangan sampai homeschooling itu bisa jadi modus baru, bagi kelompok-kelompok tertentu terutama yang terinjeksi radikalisme memanfaatkan konsep homeschooling untuk infiltrasi radikalisme itu, tentu sangat berbahaya” dan “Kami terus berkomunikasi dengan lintas stakeholder, terutama untuk memastikan bahwa agar pendidikan homeschooling itu harus tepat sasaran, dan harus terukur” (https://www.pantau.com/…/kpai-curiga-homeschooling-jadi-mod…).

Selaku organisasi yang mewadahi keluarga-keluarga praktisi pendidikan informal atau sekolahrumah (homeschooling) di 72 kota/kabupaten di 21 provinsi, PHI menyatakan bisa memahami kekhawatiran KPAI akan potensi penyebaran radikalisme di tengah keluarga-keluarga. Catatan kritisnya adalah dugaan penyimpangan praktik sekolahrumah keluarga pelaku teror jangan kemudian digeneralisir kepada semua keluarga praktisi sekolahrumah lain. Tidak menyekolahkan anak bukan indikator pasti radikalisme dan radikalisme bisa menyebar pula di kalangan keluarga yang anak-anaknya bersekolah. Seperti temuan survei nasional PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam laporan berjudul “Api dalam Sekam” (2018), sikap intoleransi dan potensi radikalisme meluas pula di kalangan pelajar sekolah dan perguruan tinggi se-Indonesia.

Untuk itu, PHI merekomendasikan agar:
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan diri dan proses belajar para keluarga praktisi sekolahrumah dengan: (1) tetap melindungi esensi sekolahrumah sebagai pendidikan informal yang berbeda dari jalur pendidikan formal dan nonformal; dan (2) melibatkan PHI sebagai stakeholder dalam perumusan petunjuk tersebut.
• Media massa memberikan informasi yang seimbang tentang homeschooling dan bersikap tidak menggeneralisir penyimpangan yang dilakukan keluarga pelaku teror kepada seluruh praktisi sekolahrumah.
• Para praktisi sekolahrumah (homeschooler) bersikap kooperatif dan proaktif dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat terkait pelaporan diri dan proses belajar keluarga masing-masing.
• Para praktisi sekolahrumah (homeschooler) di seluruh Indonesia bersikap tenang dan kooperatif dengan aparat keamanan setempat yang meminta keterangan terkait praktik pendidikan informal yang mereka jalani secara sah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah.

Semarang, 25 Mei 2018

Ellen Nugroho
Koordinator Nasional PHI
081316464647

Leave a Reply

Top