Anda di sini
Beranda > Berita > Wakil Ketua DPRD Kota Semarang: “Jangan Sia-siakan Potensi Emas Anak Homeschooler!”

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang: “Jangan Sia-siakan Potensi Emas Anak Homeschooler!”

Semarang, phi.or.id – Pemerintah melalui Dinas Pendidikan kota/kabupaten perlu memerhatikan kebutuhan anak-anak pesekolahrumah agar hak mereka atas pendidikan yang berkualitas terpenuhi, dan DPRD akan berusaha memfasilitasi proses ini agar potensi emas anak homeschooler tidak tersia-sia. Demikian inti dukungan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono saat menemui Koordinator Nasional PHI Ellen Kristi dan Koordinator PHI Simpul Kota Semarang Linggayani Soentoro di kompleks Balai Kota Semarang pada hari Selasa (15/5) ini.

“Tugas negara adalah memastikan setiap anak Indonesia mendapat pendidikan yang bagus. Jadi tidak bersekolah tidak apa-apa asal anak tetap mendapat pendidikan berkualitas,” kata Agung. Dari pengalaman pribadinya membesarkan anak-anaknya lewat sekolah alam, Agung melihat ada berbagai pilihan pendidikan alternatif yang orangtua bisa pilih, selain sekolah.

Agung mengakui bahwa selama ini ia mengira homeschooling itu semacam lembaga yang menawarkan jasa pendidikan. “Soalnya yang pasang plang homeschooling setahu saya lembaga-lembaga, dan saya pikir masyarakat luas juga tahunya kurang lebih seperti saya,” ujarnya. Saat ini ia sudah lebih paham bahwa ada beda antara pendidikan nonformal yang berbentuk lembaga dengan pendidikan informal (homeschooling) yang dijalankan mandiri oleh keluarga.

Turut diundang hadir oleh Agung dalam pertemuan itu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang Wahyudi Harso dan stafnya, Agus. Setelah memperkenalkan PHI, Ellen menyampaikan harapan agar Disdik melibatkan PHI dalam setiap pembahasan terkait masalah atau kebijakan pendidikan informal. “Tentu saja akan kami libatkan, karena keluarga pesekolahrumah adalah stakeholder-nya,” tanggap Wahyudi.

Dari diskusi singkat, diidentifikasi salah satu kendala yang dihadapi Disdik Kota Semarang maupun pesekolahrumah adalah belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. “Memang masalah administrasi ini penting sebab kita juga tidak ingin anak pesekolahrumah nanti dihitung sebagai anak putus sekolah,” tambah Wahyudi. Ia mempersilakan PHI untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait hal ini, termasuk soal mencari PKBM yang memahami esensi homeschooling.

Oleh karena itu, saat menutup pertemuan, Agung memberi dorongan pada Disdik Kota Semarang agar lebih memerhatikan pesekolahrumah. “Ini kami pertemukan pesekolahrumah sebagai warga kota dengan pihak dinas, supaya bisa saling mengerti situasinya. Saya harap segera ada juklak dan juknis agar memudahkan para pekolahrumah mendapatkan hak-hak pendidikannya. Anak-anak homeschooler ini kan punya banyak potensi emas, jangan sampai tersia-sia. Kalau perlu Semarang jadi kota percontohan tentang pengayoman sekolahrumah ini.”

Leave a Reply

Top