Anda di sini
Beranda > Berita > PHI Gandeng LBH Jakarta untuk Kawal Advokasi Kebijakan Sekolahrumah

PHI Gandeng LBH Jakarta untuk Kawal Advokasi Kebijakan Sekolahrumah

Jakarta, phi.or.id – Homeschooler perlu lebih aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, karena kebijakan yang bagus tidak akan tiba-tiba turun dari langit. Demikian inti dari perbincangan antara tim Perserikatan Homeschooler Indonesia (PHI) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam pertemuan mereka di kantor LBH Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Kamis (22/3) lalu. Niat pertemuan ini adalah menjalin kerjasama dalam advokasi kebijakan terkait pesekolahrumah.

Saat ini, para homeschooler dinaungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Pasal 3 Permendikbud itu mengatur “sekolahrumah dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan pembelajaran mandiri”. Akan tetapi, pasal ini belum sinkron dengan pasal-pasal lain seperti pasal 1 angka 4 jis. pasal 5-6 yang membeda-bedakan sekolahrumah menjadi bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas. Sekolahrumah komunitas diminta punya izin sebagai lembaga pendidikan nonformal. Dari pasal-pasal ini, tampak pemerintah belum paham betul esensi dari homeschooling sebagai pendidikan berbasis keluarga yang justru tidak pas jika dilembagakan seperti pendidikan nonformal atau formal.

Saat ini, sedang terjadi proses mengubah Permendikbud 129/2014. Rancangan perubahannya telah diuji publik sekali pada tanggal 9-11 Mei 2017 di Salatiga. Salah satu poin yang akan sangat berdampak pada pesekolahrumah adalah pasal 9 ayat (1) “Pendidik pada sekolahrumah adalah orangtua dari peserta didik yang memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV”. PHI berkeberatan dengan poin ini karena menurut riset, keberhasilan homeschooling tidak berkorelasi dengan tingkat pendidikan atau gelar sarjana orangtua. Sekalipun orangtua tidak sarjana, anak homeschooler tetap bisa berprestasi tinggi di bidang akademis ataupun profesi lainnya, karena yang menentukan prestasi anak adalah komitmen orangtua dalam mendampingi proses belajarnya (Hagen, 2011).

Poin lain yang PHI soroti dalam rancangan perubahan Permendikbud 129/2014 adalah pasal 10 ayat (1) yang meminta hasil pembelajaran peserta didik sekolahrumah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan mitra, dan pemerintah. Dalam masukan tertulis PHI untuk rancangan ini, PHI memberi catatan agar proses belajar homeschooler jangan diseragamkan seperti model persekolahan. Homeschooling bukan memindahkan sekolah ke rumah, tetapi keluarga secara otonom dan mandiri merancang proses pendidikan yang paling efektif dan relevan bagi mereka. Memaksakan homeschooler agar menjalani proses akademis dengan target-target kaku per semester seperti anak sekolah justru bertentangan dengan esensi homeschooling, yakni kustomisasi atau fleksibilitas.

Untuk diketahui, sebelumnya PHI telah mengirimkan usulan tertulis saat uji publik perubahan Permendikbud 129/2014. PHI juga telah melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD-Dikmas) tanggal 24 November 2017  lalu. Saat audiensi, PHI minta diundang jika ada rapat berikutnya untuk membahas rancangan perubahan Permendikbud 129/2014, tetapi belum pernah ada undangan dari pihak Kemendikbud kepada PHI sampai berita ini ditulis.

“Adalah kewajiban pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam perumusan kebijakan, yakni siapa saja yang akan terdampak secara hukum jika kebijakan itu diberlakukan,” kata pengacara publik LBH Jakarta Charlie Albajili membacakan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Dalam kasus Permendikbud 129/2014, lanjut Charlie, homeschooler jelas-jelas adalah stakeholder, jadi pemerintah harus melibatkannya. Apabila didapati pemerintah tidak melibatkan masyarakat terdampak, kebijakan yang dikeluarkan bisa dimintakan uji materiil dan dituntut untuk dicabut.

Setelah mendengar paparan dari tim PHI, Charlie memberi saran tentang berbagai langkah yang bisa ditempuh untuk mengadvokasi kebijakan sekolahrumah. “Saat ini sepertinya isu sekolahrumah tidak terlalu dipahami oleh publik dan pemerintah. Masyarakat umumnya masih membela paradigma bahwa persekolahan itu standar pendidikan, termasuk homeschooler harus diatur ala sekolah. Orang-orang tidak bisa membedakan pendidikan informal dari nonformal. Nah, tugas homeschooler adalah menyadarkan publik tentang esensi pendidikan informal,” urai anggota tim Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta ini. Ia melihat isu sekolahrumah ini harus disikapi secara serius dengan perspektif pendidikan sebagai hak asasi manusia. “Para pesekolahrumah bisa mendobrak kekakuan pemerintah dalam melakukan standarisasi pendidikan,” tambahnya.

Hadir mewakili PHI dalam pertemuan ini Ellen Kristi selaku Koordinator Nasional, Annette Mau dan Wimurti Kusman selaku tim inti, dan koordinator simpul PHI Jakarta Selatan Rahdian Saepuloh; yang diterima oleh Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban Charlie Albajili dan Nabela sebagai notulen. Pertemuan diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut berupa langkah-langkah advokasi berikutnya yang akan digarap bersama oleh PHI dan LBH Jakarta, dengan nantinya merangkul sebanyak mungkin elemen masyarakat.

Leave a Reply

Top